Penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) yang saat ini marak menyelimuti atmosfer para PKL di Surabaya sudah menjadi pemandangan atau rutinitas yang bisa dibilang biasa. Di beberapa media baik elektronik maupun cetak, berita tentang penggusuran mereka yang mengais rejeki dari mendorong gerobak di pelataran toko pada malam hari  atau di trotoar-trotoar sepanjang jalan yang dirasa berpotensi dilewati pelanggan  banyak menghiasi headline news. Di Surabaya, daerah sepanjang Dharmawangsa misalnya, para PKL yang sebagian besar berjualan sego sambel sudah beberapa bulan terakhir ini dibayang-bayangi datangnya truk berwarna coklat kehitaman yang bisa menggulung gerobak dan barang dagangnya ke kantor satuan polisi pamong praja kota.
Memang, beberapa hari sempat terlihat tidak ada kegiatan seperti yang terlihat seperti malam- malam sebelumnya di daerah dharmawangsa. PKL tidak nampak terlihat setelah adanya penggrebekan. Namun ini tidak berlangsung lama, setelah dua hari sempat ditinggal para PKL, trotoar dan latar toko sudah kembali dipenuhi PKL yang sebagian besar konsumennya para mahasiswa UNAIR. Para pedagang ini dengan selalu waspada dengan kedatangan rombongan pasukan berbaju coklat kehijauan melayani para pelanggan yang telah lama mencari keberadaan mereka.

Dengan alasan mengganggu lalu lintas dan memicu kemacetan karena beberapa sentimeter badan jalan dimakan untuk tempat makan, pemkot Surabaya menindak para PKL ini. Menggusur mereka tanpa adanya solusi yang berarti bisa sangat merugikan para PKL ini. Mungkin, satu sisi mereka telah menyalahi aturan dan merampas hak pengguna jalan, tetapi pemkot tidak seharusnya menggusur mereka tanpa merelokasinya. Apa pemerintah kota Surabaya sanggup menghidupi atau menyediakan lapangan kerja untuk mereka jika mereka harus tidak berjualan lagi?

“Ini semua dikarenakan tidak adanya penataan yang komprehensif”, Eddy Rusianto, S.H., M.H. berkata. Menghadapi era kompetisi yang semakin membabi buta ini, pemerintah utamanya pemerintah daerah seharusnya mengkondisikan rakyatnya agar tidak terjebak dan menjadi korban dalam free fight competition. Menurut alumni fakultas hukum UNAIR tahun 1982 ini pemerintah kota harus lebih berani di jaman ini, khususnya untuk memperbaiki ekonomi rakyat yang terseok-seok karena badai persaingan bebas dan krisis global. Pemerintah, menurut Eddy, harus mampu mengambil langkah untuk melindungi para PKL dan pasar tradisional, seperti membuat perijinan mall dalam jangka waktu lima tahun. Setelah lima tahun, mall-mall ini di evaluasi lagi. Setelah masa kontrak habis, pemkot ada baiknya melakukan evaluasi lagi, apakah ada dampak negatif yang ditimbulkan dari pendirian pusat perbelanjaan tersebut. Selain itu, jarak antara pasar tradisional dan mall juga ada aturan yang jelas, “adanya supermarket langsung atau nggak bisa membunuh denyut pasar tradisional”, jelas Eddy menyesalkan. Akibat dari semua ini pasti akan memaksa para pedagang untuk berbondong-bondong menghampiri pembeli, maka terjadilah yang namannya PKL berkeliaran di sepajang trotoar atau mungkin sampai memakan seperempat badan jalan.

Rantai yang tidak putus-putus ini sebenarnya ujung pangkalnya pemkot dan para wakil rakyat yang duduk di dewan. Dengan teguran dan membuat undang-unadang serta kebijakan yang jelas, maka para elit ini tidak akan membuat para rakyat kecil ini kalang kabut. Melihat kondisi di Surabaya, dengan asset yang melimpah tapi kondisi ekonomi rakyatnya tidak jauh lebih baik dari kota lain, membuat pensiunan petinggi bank Jatim ini tergugah untuk bersama-sama memperjuangkan dan memberikan sumbangsih pikiran dan pengalamannya di dunia hukum dan ekonomi untuk memperbaiki ekonomi Surabaya. “Saya lebih memilih dicalonkan di Surabaya, menurut saya, saya lebih paham dan tahu apa yang harus saya perbuat untuk Surabaya!”, tambah caleg untuk DAPIL I Gubeng, Simokerto, Genteng, Bubutan, Tegal Sari, dan Kremabangan ini saat ditemui di sela-sela kesibukannya menggarap proyek di fakultas hukum UNAIR.

Siap Mengabdi dan Memperjuangkan Ekonomi  Rakyat, moto yang dibawa caleg nomor urut 2 dengan berkendara partai Gerindra, akan menjadi pecut tersendiri untuk Eddy dan caleg wakil dari Gerindra yang lainnya dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Bapak satu anak ini lebih memilih untuk mengedepankan sektor ekonomi sebagai penarik para pendukung karena pada dasarnya dengan berdirinya kondisi ekonomi yang tegak dan mandiri pasti mempengaruhi sektor yang lain. “Yang penting itu sekarang daya beli rakyat itu meningkat, bukan hanya harga sembako yang turun. OK lah sembako turun, tapi kalau daya beli juga turun atau bahkan dengan harga yang murah itu rakyat tidak mampu beli, percuma aja to?”, tutur bapak yang telah hampir 30 tahun mengabdi untuk melayani masyarakat ini.

Kondisi ekonomi di Indonesia, umumnya, tergolong mengenaskan. Dengan kekayaaan yang melimpah ruah di negara agraris ini, rakyat Indonesia malah menikmati beras atau kedelai impor. Mengetahui keadaan ekonomi seperti ini, menurut Eddy Rusianto pemerintah harus bisa menyisihkan dana, misalnya, dengan cara eksekuting dan channeling. Sesuai dengan background Eddy di perbankan, beliau menyebutkan alternatif tersebut sebagai jalan termudah dalam mengentas kemiskinan. “Cara ini mudah karena semua diserahkan pada bank untuk mengelola keuangan, dan masyarakat hanya ke bank untuk mengambil uang untuk modal”, papar praktisi perbankan ini. Saat ini masyarakat masih enggan pergi ke bank, dan mungkin stigma tentang bank sendiri juga masih dianggap eksklusif. Namun inilah yang seharusnya segera diatasi, pengetahuan masyarakat tentang bank yang masih rendah, dan buta tentang persyaratan mengajukan pinjaman ke bank menjadi kendala tersendiri dan tentunya tugas pemerintah bekerjasama dengan bank untuk menguranginya. “Dengan adanya program pendampingan untuk para PKL dan UKM pasti akan sangat mempermudah pemerintah membantu meningkatkan taraf hidup mereka, tidak hanya bisa mengusir. Pada dasarnya, semua negara, sekalipun negara besar di eropa, pasti mempunyai PKL. Bedanya, PKL disana lebih tertata”, terang mantan pelayan nasabah yang pernah mengunjungi hampir seluruh negara di Eropa ini. Dengan adanya dorongan para anggota legislatif pada pemerintah kota, cita-cita proklamasi untuk mensejahterakan rakyat pasti akan terwujud.”Saya berharap, siapapun yang terpilih dalam pemilu caleg 2009 ini mampu benar-benar memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan meraih kepercayaan rakyat”, harap jebolan FH yang miris memandang saat ini negara RI hanya dipenuhi manusia-manusia pragmatis yang mementingkan apa yang bisa didapat sekarang bukan untuk kepentingan dan kemajuan yang akan datang.

Dengan berbekal falsafah menjadi orang yang berguna bagi orang lain, pengalaman melayani nasabah mulai dari yang masyarakat kecil hingga masyarakat ekonomi atas, pendidikan, dan pengetahuan dalam bidang hukum, ekonomi, dan sosial, H.Eddy Rusianto,S.H.,M.H., bersama partai yang dipelopori Prabowo bersedia di calonkan sebagai anggota legislatif DPRD Surabaya, DAPIL I, untuk Pemilu 9 April 2009 dengan nomor urut 2. (dk)