Tanggal 12 Februari 2009 mungkin merupakan salah satu hari yang tidak akan terlupakan bagi sepasang gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur setelah tiga kali putaran lakon pemilihan gubernur. Pilihan gubernur yang terbilang sangat bertele-tele dan berekor masalah ini akhirnya membuahkan kemenangan bagi pasangan Soekarwo dan Syaifullah Yusuf.
Pasangan gubernur dan wakil gubernur Jatim yang harus melakoni lima tahun jabatan ini disambut dengan bencana banjir yang terjadi di enam kota di Jatim, seperti Malang, Lamongan, Madiun, dan Jember. Melihat bencana yang melanda warga, pasangan ini mengagendakan kunjungan sekaligus penggalangan bantuan untuk mereka yang dilanda bencana langganan yang hampir tiap tahun datang. Warga Madiun, salah satu kota yang dilanda banjir dan dikunjungi gubernur baru, terlihat senang menyambut kedatangan gubernur untuk melihat kondisi dan memberikan bantuan kepada mereka meskipun pada kenyataannya rumah mereka tergenang air bah.

Selain agenda ini, salah satu bukti keseriusan Soekarwo dalam mengemban amanah sebagai orang nomor satu di Jatim juga ditunjukkan dengan adanya pertemuan antara gubernur dengan para konsulat jendral di JW Marriot, 2 Maret 2009 lalu. Seperti yang dilansir dari situs milik pemerintah Provinsi Jatim, Pakdhe Karwo, begitu sapaannya, akan berupaya menjalin kerja sama dengan investor asing dalam mengembangkan Jatim, utamanya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan air bersih.

Melihat perhatian dan keseriusan gubernur baru Jatim ini, tidak menutup kemungkinan bagi warga Jatim untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya dan legowo atas jabatan yang telah dicapai mantan Sekda Provinsi Jatim ini.  Namun, percaya dan legowo saja tidak cukup tanpa monitoring dan kritikan yang konstruktif.

Seperti yang telah didengungkan pada masa kampanye, pasangan yang berhasil unggul atas Khofifah-Mudjiono ini menyebutkan bahwa sektor pertanian adalah titik berat perekonomian Jatim yang harus dibenahi dan dikembangkan. Seperti juga telah dimuat dalam DINAMIKA edisi 28 Pakdhe Karwo dengan jelas menyebutkan dalam diskusi panel di kampus B UNAIR bahwa pertanian adalah agenda utama yang akan digarap lima tahun ke depan. Memang saat ini belum ada waktu yang cukup untuk mempertanyakan realisasi dari janji, namun ada baiknya jika sebagai warga yang menginginkan kemajuan mampu mengingatkan kembali akan janji-janji pada masa kampanye.

Pertanian yang dianggap urat nadi Jatim memang dijadikan primadona kampanye gubernur pada masa itu dan diikuti pendidikan dan kesehatan. Untuk kedua sektor vital ini, pemerintah Provinsi Jatim nampaknya akan menghadapi pekerjaan yang cukup banyak dan berat.

Pendidikan dan kesehatan yang saat ini telah mendapat porsi besar dalam APBN telah mulai terlihat dari pembebasan SPP bagi siswa sekolah dasar hingga menengah dan diterbitkannya asuransi kesehatan bagi orang miskin. Dari dua bukti ini, khususnya warga menengah ke bawah, sudah cukup bisa melihat kemudahan dan murahnya sehat dan mengenyam pendidikan. Tapi, mengapa beberapa bagian warga masih mengeluh dan bahkan mencari alternatif yang kurang logis seperti fenomena Ponari Jombang?

Rawat inap, operasi, rawat jalan, dan obat sudah tidak lagi bayar untuk para warga miskin. SPP di sekolah-sekolah negeri juga telah dibebaskan, tapi mengapa masih banyak keluhan yang menyeruak dipermukaan tentang tidak terjangkaunya sekolah dan rumah sakit?

Setelah melihat kasus-kasus di daerah, seperti Tulungagung misalnya, masih ada beberapa balita kurang gizi. Padahal kucuran dana telah tersampaikan di daerah dan bahkan telah sampai di tangan warga miskin. Setelah dicari jawaban dari semua ini ternyata masih adanya budaya patriarki di masyarakat daerah yang tentunya tingkat pendidikannya masih rendah.Ibu yang telah mendapat jatah makanan sehat dari puskesmas setempat untuk diberikan khusus bagi balitanya malah diberikan ayahnya. Untuk kasus ibu ini, kesehatan dan makan untuk ayah adalah yang paling penting. Ayah dianggap orang yang harus mendapatkan nutrisi cukup dan kesehatan agar bisa mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga meski dengan mengorbankan hak balitanya untuk mendapatkan makanan bergizi tersebut. Patriarki ini, bagi sebagian warga di desa Kalidawir, Tulungagung, masih sangat kental.

Melihat kondisi di atas, masih cukup  berat beban pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan rakyatnya. Mengalokasikan dana kesehatan yang besar memang telah terealisasi tapi implementasinya saat dana telah sampai ke tangan target malah diselewengkan karena adanya budaya yang masih melekat kuat ini. Budaya bukanlah hal yang mudah untuk diubah, dan ini menjadi next chapter pemerintah.

Selain masalah tersebut di atas, dalam dunia pendidikan yang saat ini telah mendapatkan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) ternyata juga menyisakan pilu. Beberapa sekolah negeri seperti yang banyak ditanyangkan di media elektronik masih memungut siswanya sejumlah uang. Inilah yang sampai saat ini masih dikeluhkan warga miskin, meski 20% APBN telah dipetakan untuk pendidikan, ternyata masih saja membebani. Dana yang notabene sangat besar ini seharusnya tidak lagi merisaukan, tapi ternyata masih saja ada yang merasakan mahalnya pendidikan di era modern ini.

Dua sektor utama, pendidikan dan kesehatan, yang garis besar kondisinya telah tercermin di atas layaknya mampu menjadi sedikit masukan dan agenda kerja gubernur baru yang juga alumni Fakultas Hukum UNAIR dalam melenggangkan jabatan lima tahun kedepannya. (dk)